Anwar Ibrahim
Metrotvnews.com, Jakarta: Mantan Wakil Perdana Menteri Malaysia Anwar Ibrahim memuji kebebasan media dan pers di Indonesia yag menurutnya lebih baik ketimbang di 'Negeri Jiran'. Menurutnya, itu merupakan buah peristiwa Reformasi 1998 yang membuat kebebasan pers dan demokrasi di Indonesia mengalami kemajuan hingga saat ini. "Di Indonesia yang sudah mengalami reformasi maka wajar kalau penerapannya sudah lebih dulu. Oleh karena itu Indonesia harus pertahankan semangat kebebasan media," urainya saat menghadiri Diskusi Forum Pemimpin Redaksi di Jakarta, Kamis (10/1).
Namun, ia berharap kebebasan pers dan demokrasi berjalan beriringan. Menurutnya, demokrasi tidak berjalan jika perbedaan pandangan dan pendapat tidak diizinkan. Kebebasan pers di suatu negara dikatakan Anwar mencerminkan proses jalannya demokrasi di negara tersebut. "Kebebasan media dan pers hanya berlaku di negara yang pemerintahnya menyadari ada batas kuasa di mana dia tidak bisa melarang kebebasan berbicara," ujarnya.
Maksud kebebasan media tentunya memberi ruang kepada jurnalis dan tidak menekan dan ditekan. Pemahaman akan hal ini ditunjukkan dengan bagaimana memberikan ruang kepada pers dalam menyuarakan ide dan fakta kepada masyarakat luas. "Tanggung jawab kita dalam kebebasan media tentunya adalah dengan memberikan ruang dengan ikhlas dan benar tanpa pengaruh dari luar," tambah suami Wan Azizah Wan Ismail itu. Dia menuturkan di dunia barat ada hipokrasi atau kemunafikan yaitu katanya memberikan kebebasan kepada media tapi ternyata tidak karena media dan pers banyak dikontrol orang kaya, kekuasaan dan cukong. "Di Amerika, media dimiliki oleh pengusaha dan konglomerat yang memberikan pengaruh kepada sedikit atau banyak orang. Selepas runtuhnya tembok Berlin yang menang adalah ide tentang kebebasan," kata Anwar.
Para pemimpin redaksi dan editor diminta mempertahankan semangat itu. Media juga jangan sampai mewakili kepentingan segelintir elit politik namun juga harus memberi ruang cukup untuk aspirasi rakyat. Pemerintah harus menjamin kebebasan pers dalam memberi ruang kepada media untuk berkembang. Pemimpin partai oposisi Malaysia ini datang ke Jakarta dalam rangka memenuhi undangam Forum Pemred. Forum ini beranggotakan para pemimpin redaksi dari berbagai media di Indonesia yang memiliki pandangan untuk saling bertukar pikiran juga dengan mengundang para tokoh besar.
http://www.metrotvnews.com/metronews...s-di-Indonesia
Dubes AS: Kebebasan Internet di RI Bagus
Menurut dia, pemerintah di negara manapun tak perlu campur tangan atas kebebasan internet.
Jum'at, 18 Februari 2011, 16:04
Dubes AS, Scot Marciel
VIVAnews - Duta Besar Amerika Serikat (AS), Scot Marciel, merasa senang atas kebebasan internet yang telah berlangsung di Indonesia. Dia menilai pemerintah tidak perlu sampai mengekang kebebasan internet. "Saya melihat kebebasan internet sudah cukup luas di sini [Indonesia]. Makin banyak masyarakat yang menyadari manfaat internet dalam menyampaikan ekspresi dan kritik," kata Marciel dalam diskusi singkat dengan sejumlah wartawan di kediamannya di Jakarta, Jumat 18 Februari 2011.
Menurut Marciel, kebebasan internet di negeri ini sudah terbukti dengan aktifnya banyak warga Indonesia di laman-laman media sosial. "Indonesia memiliki komunitas facebook terbesar kedua di dunia, dan pengguna ketiga terbesar untuk Twitter," kata Marciel yang baru bertugas selama enam bulan di Jakarta. Marciel juga mengakui bahwa Indonesia menjadi “rumah” bagi jutaan blog dengan segala macam topik: fotografi, politik, agama, olahraga, dan feysen, yang merupakan topik-topik umum yang dibaca dan ditulis. Kesan Marciel atas kebebasan internet di Indonesia juga tertuang dalam opininya di VIVAnews (artikel bisa dilihat dengan membuka tautan ini).
Menurut Dubes AS itu, pemerintah di negara manapun tidak perlu campur tangan atas kebebasan internet. Bahkan, pemerintah pun sulit untuk mengontrol kebebasan internet di negeri mereka. Ini terlihat dengan pergolakan di Mesir dan Tunisia serta beberapa negara lain. Demonstrasi pro-demokrasi terus berlangsung kendati rezim yang berkuasa saat itu berupaya memblokir akses internet. "Munculnya berbagai laman media sosial dan blog di internet membuat pengetahuan masyarakat bertambah dan menjadi kritis untuk memperbaiki diri," kata Marciel.
Namun, Marciel menyadari bahwa kebebasan internet menimbulkan efek samping, yaitu disalahgunakan menjadi medium pornografi dan tindak kriminal. Masalah itulah yang menjadi kekhawatiran bagi banyak keluarga di Indonesia. "Masalah ini juga terus dibicarakan di Amerika. Saya pun khawatir karena juga punya anak yang masih muda. Pornografi dan tindak kriminal seperti pencurian data di internet bisa dikatagorikan kriminalitas," kata Marciel. Oleh karena itu, masyarakat pun bisa mengajukan gugatan ke polisi bagi pengirim materi pornografi dan pencuri informasi di dunia maya. Namun, tidak perlu ada pengekangan dari pemerintah dalam aturan apapun. "Kebebasan internet yang saya dukung adalah menjadikan internet sebagai sarana yang ampuh mengkekspresikan diri dan mengutarakan opini tanpa perlu takut," kata Marciel.
http://dunia.news.viva.co.id/news/re...internet-di-ri
Bos Google Desak Korut Buka Akses Internet
10 January 2013, 16:24:53 SGT
Direktur Utama Google, Eric Schmidt.t
BEIJING—Presiden Eksekutif Google Eric Schmidt mengatakan ia mendesak para pejabat pemerintah Korea Utara untuk menghilangkan batasan terhadap akses Internet global jika negara itu ingin memajukan perekonomiannya. “Kini dunia semakin terhubung. Keputusan mereka mengisolasi diri [dari Internet] akan sangat mempengaruhi cara pandang mereka terhadap dunia,” ucapnya di hadapan sejumlah wartawan di Beijing, Kamis, setelah menuntaskan kunjungan selama tiga hari ke Korea Utara bersama mantan gubernur New Mexico, Bill Richardson. “Mereka akan kian sulit mengejar pertumbuhan ekonomi. Kami menawarkan pilihan tersebut dengan sangat jelas,” tambahnya.
Schmidt menyebut lawatannya sebagai “kunjungan pribadi ke Korea Utara guna berbicara mengenai Internet yang bebas dan terbuka. Sementara itu, Richardson mendeskripsikan diskusi mengenai teknologi dengan pihak Korea Utara merupakan pertemuan yang paling produktif dalam lawatan tersebut. Para pejabat negara tersebut tampak terbuka dengan ide pertukaran teknologi, tambah mantan gubernur tersebut.
Richardson mengatakan ia juga sempat bertemu dengan wakil menteri tertinggi Korut perihal negosiasi nuklir. Ia memberi pesan agar pemerintah Korut mengekang upaya pengembangan nuklir.“Yang dibutuhkan di semenanjung ini adalah dialog, bukan konfrontasi,” ujarnya kepada para wartawan. Ia juga mendesak Pyongyang memberlakukan moratorium atas uji balistik peluru kendali. Namun, para pejabat bersikeras bahwa satelit yang baru-baru ini diluncurkan ditujukan bagi kepentingan damai.“Saya secara pribadi tidak setuju,” tuturnya.
Richardson mengakui telah mendesak para pejabat Korea Utara mengenai warga Amerika Serikat (AS) yang ditahan. Jawaban dari Korut memuaskan hatinya. Menurut mereka proses hukum akan segera dimulai. Selain itu, tahanan dalam kondisi baik. Tidak jelas apakah delegasi Richardson bertemu dengan sang tahanan bernama Kenneth Bae, 44 tahun yang telah ada di balik jeruji sejak akhir tahun lalu. Richardson sendiri menambahkan adanya kepemimpinan baru di kawasan itu berpeluang memperbarui hubungan yang telah lama membeku. Kim Jong Eun baru saja merayakan setahun masa berkuasa di Korut pasca kematian ayahnya. Korea Selatan, Jepang, dan Cina pun baru saja memilih pemimpin baru pada 2012. Penunjukkan Menteri Luar Negeri AS yang baru juga bisa membantu terciptanya dialog baru.
http://indo.wsj.com/posts/2013/01/10...kses-internet/
------------------------------
Diperlukan rezim pemerintahan yang pejabatnya bermuka badak, kalau coba-coba memberikan kebebasan penuh pada media dan internet di suatu negara. Sebab, siapa pun akan menjadi sasaran kritik tajam, malahan kritik itu sering kebablasan. Di Indonesia contohnya, bahkan seorang Presiden seperti Pak SBY, hamppir setiap hari menjadi bulan-bulanan netter dan media, apabila ada kebijakannya yang dianggap nyleneh! (seperti menunjuk Roy Suryo menjadi Menpora hari ini). Apalagi kalau hanya sekelas menteri, gubernur atau bupati/walikota saja, habis itu mereka makan seperti kasus Bupati Acheng dari Tasik itu contohnya.
Tapi itu juga ada baiknya, semakin banyak kebusukan dan kelemahan kita diungkit dan dibongkar orang lain (baik itu adalah institusi negara atau birokrasinya dan pejabatnya), yang kebetulan saja sarananya adalah media bebas dan internet/medsoc, akan semakin kuat dan kukuh kekuasaan dan jabatan serta institusi dari orang ybs, kalau dia segera sadar diri dan memperbaikinya. Bagaimana kalau tuduhan dan kritik itu hanya fitnah? Juga tak menjadi masalah, sebab yang namanya fitnah itu, akan hilang dengan sendirinya seperti bau kentut manusia! Baunya memang busuk dan bikin pening orang disekitar kentut itu, tapi pasti tak lama akan hilang