Sekretaris Fraksi PPP di DPR, M Romahurmuziy mengatakan senada, fatwa tidak diperlukan karena tidak pada tempatnya. "Ini kan politik praktis, dan ini saya kira bisa diatasi, kalau ada fatwa harusnya bukan hanya institusi politik saja, tapi semuanya, kalau difatwa bisa semua yang bolos kena, tidak hanya para politisi, kan tidak pas juga," katanya.
Sebelumnya Anggota DPR asal PKB Lili Wahid juga menolak adanya fatwa haram. "Kalau sampai fatwa-fatwa tidaklah, yang membolos kan juga sedikit, terus urgensinya juga harus dilihat. Tidak perlu fatwa-fatwa," katanya. Ia mengatakan, masalah membolos dalam rapat paripurna di DPR tersebut sebenarnya bisa diatasi dengan menetapkan jadwal yang jelas jauh-jauh hari sebelumnya.
Anggota DPR dari Fraksi PKS Al muzammil Yusuf juga mengatakan fatwa belum diperlukan. "Saya kira saat ini ada cara yang lebih mudah, misalnya penggunaan mesin sidik jari, itu kan masih bisa, murah lagi," katanya.
Sementara itu, Ketua Bidang Fatwa Majelis Ulama Ma'ruf Amin mengatakan, pemberian fatwa haram bagi anggota DPR yang membolos rapat-rapat di lembaga tersebut sehingga dinilai memakan gaji buta dimungkinkan. "Itu (fatwa haram) mungkin saja, itu bisa saja, kalau ada permintaan, sepanjang tidak masuk politik praktis, sepanjang menyangkut etika politik dalam rangka untuk kepentingan bangsa. Kalau politik praktis tidak bisa," kata Ma'ruf Amin.(ADO/Ant)
sumber :http://berita.liputan6.com/politik/201007/288949/DPR.Tolak.Fatwa.Haram.Membolos