Pemerintah Indonesia siap untuk mengubah aturan Daftar Negatif Investasi (DNI) untuk sektor bioskop sehingga asing bisa memiliki 100% bisnis bioskop di dalam negeri. Ini guna memfasilitasi rencana perusahaan asal Korea Selatan Lotte Group untuk membuka bioskop di Indonesia.
Hal ini disampaikan oleh Direktur Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Syamsul Lussa kepada detikFinance, Senin (14/11/2011).
"Lotte sudah berkunjung ke kami, tapi baru menyampaikan rencana awalnya saja. Masalahnya saat ini sektor bioskop masih masuk DNI, jadi kami masih harus menyelesaikan masalah internal kami ini (revisi DNI)," ujar Syamsul.
Dia optimistis aturan DNI ini masih bisa diubah. Karena saat ini menurut aturan DNI, asing hanya bisa memiliki 51% bisnis bioskop di Indonesia dan ini menjadi penghalang bagi asing untuk masuk.
Seperti diketahui, bisnis bioskop Indonesia saat ini masih dikuasai oleh dua pemain besar yaitu XXI atau Grup 21 dan Blitz.
"DNI pasti bisa berubah, tidak mungkin posisi kami seperti itu terus. Film itu masuk sektor yang harus diliberalisasi. Hampir semua industri kreatif itu harus diliberalisasi. Karena kita juga ada FTA dan segala macam," tuturnya.
Dikatakan Syamsul, untuk film, sub-sub sektor industrinya seperti distribusi, produksi, dan marketing masuk dalam daftar yang harus diliberalisasi, yang artinya asing bebas masuk.
"Jadi selagi masih DNI, dia (Lotte) tidak bisa masuk. Namun keinginan tersebut klop dengan yang kita harapkan," imbuh Syamsul.
Saat ini jumlah bioskop di Indonesia berjumlah 172 bioskop, dan kata Syamsul jumlahnya terus berkurang.
Untuk Lotte, memang pada pembicaraan awal setidaknya dia mengincar 100 bioskop baru di Indonesia. Saat ini ada 400 kota yang belum mempunyai bioskop.
"Untuk angka ivestasi dia belum membicarakan. Tapi saat ini Lotte juga sudah masuk ke sektor bioskop di beberapa negara. Nanti kita akan kerjasama dengan BKPM (Badan Koordinasi Penanaman Modal) mengenai hal ini (DNI)," tukas Syamsul.
(dnl/hen)
Hal ini disampaikan oleh Direktur Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Syamsul Lussa kepada detikFinance, Senin (14/11/2011).
"Lotte sudah berkunjung ke kami, tapi baru menyampaikan rencana awalnya saja. Masalahnya saat ini sektor bioskop masih masuk DNI, jadi kami masih harus menyelesaikan masalah internal kami ini (revisi DNI)," ujar Syamsul.
Dia optimistis aturan DNI ini masih bisa diubah. Karena saat ini menurut aturan DNI, asing hanya bisa memiliki 51% bisnis bioskop di Indonesia dan ini menjadi penghalang bagi asing untuk masuk.
Seperti diketahui, bisnis bioskop Indonesia saat ini masih dikuasai oleh dua pemain besar yaitu XXI atau Grup 21 dan Blitz.
"DNI pasti bisa berubah, tidak mungkin posisi kami seperti itu terus. Film itu masuk sektor yang harus diliberalisasi. Hampir semua industri kreatif itu harus diliberalisasi. Karena kita juga ada FTA dan segala macam," tuturnya.
Dikatakan Syamsul, untuk film, sub-sub sektor industrinya seperti distribusi, produksi, dan marketing masuk dalam daftar yang harus diliberalisasi, yang artinya asing bebas masuk.
"Jadi selagi masih DNI, dia (Lotte) tidak bisa masuk. Namun keinginan tersebut klop dengan yang kita harapkan," imbuh Syamsul.
Saat ini jumlah bioskop di Indonesia berjumlah 172 bioskop, dan kata Syamsul jumlahnya terus berkurang.
Untuk Lotte, memang pada pembicaraan awal setidaknya dia mengincar 100 bioskop baru di Indonesia. Saat ini ada 400 kota yang belum mempunyai bioskop.
"Untuk angka ivestasi dia belum membicarakan. Tapi saat ini Lotte juga sudah masuk ke sektor bioskop di beberapa negara. Nanti kita akan kerjasama dengan BKPM (Badan Koordinasi Penanaman Modal) mengenai hal ini (DNI)," tukas Syamsul.
(dnl/hen)
